jump to navigation

Menanamkan Budi Pekerti melalui Dongeng Maret 19, 2010

Posted by nurwahyudi7 in ARTIKEL, PANYARUWE.
Tags:
add a comment

Oleh : Nurwahyudi7  (SMP NEGERI 1 PITU NGAWI)

(KLIK BASA JAWA)

Dongeng merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di masayarakat. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang dibuat-buat, tidak pernah terjadi, dan terkadang tidak masuk akal. Dalam dongeng biasanya juga tidak dikenal siapa pengarangnya, kapan waktu terjadinya, dan dimana kejadian sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, biasanya dongeng mentradisi pada masyarakat melalui tutur lisan, memiliki ciri tidak logis, dan cenderung membesar-besarkan sebuah peristiwa.

Walaupun dongeng cenderung tidak logis, namun biasanya rakyat penikmat dongeng menjadi sangat tertarik justru karena ketidak logisannya itu. Hal-hal yang secara nalar tidak masuk akal, justru menjadi kekuatan tersendiri menjadi kekuatan super natural, kekuatan kosmis, kekuatan gaib, dan lain sebagainya.

Dari kekuatan itulah cerita rakyat ini terbentuk karakteristiknya. Rakyat menjadi mudah memahami, mudah menerima, dan mudah percaya. Cerita yang semula tidak ada, dipercaya menjadi seolah-olah nyata terjadi. Pendeknya, rakyat begitu meyakini apa-apa yang  terjadi pada dongeng, seolah-olah kejadian yang terjadi pada dongeng adalah sebuah kejadian yang benar-benar terjadi.

Tema yang dipilih dalam dongeng juga mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat umum. Ini menambah kekuatan lagi bagi cerita rakyat ini untuk bisa diterima oleh masyarakat yang menikmatinya. Karena tema yang disajikan sangat kental dengan masyarakat, maka dongeng menjadi sangat akrab di telinga dan di hati rakyat. Tema yang biasanya terjadi di masyarakat yang kemudian banyak dijadikan tema sentral dalam dongeng antara lain : 1) kebenaran selalu mengalahkan kejahatan, 2) cinta sejati, 3) kekuatan Tuhan adalah kekuatan tertinggi, 4) kesetiakawanan, 5) kebusukan yang disembunyikan pada akhirnya akan terbongkar juga, 6) sifat kesatria; dan sebagainya.

Kalau kita cermati, tema-tema yang ada pada dongeng tersebut hampir selalu berkaitan dengan masalah benar-salah dan baik-buruk. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dituangkan dalam tema sebuah dongeng hampir selalu berkaitan dengan nilai moral dan budi pekerti. Rakyat akan dapat memahami bahwa siapa yang jahat pada akhirnya akan terkalahkan oleh kebenaran, siapa yang  berbuat curang suatu saat akan terbongkar, siapa yang tidak berbakti pada orang tua, guru, dan Tuhan akan mendapat siksa, siapa yang tidak sabar akan menuai celaka, dan sebagainya.

Nilai-nilai budi pekerti yang muncul dalam dongeng antara lain adalah sifat: sholeh, pekerja keras, lemah lembut, jujur, berbakti, hemat, ikhlas, kesatria, sabar, disiplin, percaya diri, rendah hati, memiliki rasa malu, setia, adil, kasih sayang, bijaksana, empati, pemurah, sopan, suka bekerja sama, tegar, tanggung jawab, tekun, menghargai orang lain, tepat waktu, sportif, pemaaf,  hormat, dan amanah.

Nilai-nilai budi pekerti yang terdapat dalam dongeng tersebut diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku penikmat dongeng dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, negara, sesama makhluk, bahkan kepada lingkungan alam di sekitarnya.

Sementara itu, dalam pembelajaran di sekolah, dongeng menjadi salah satu bahan pembelajaran yang sering digunakan bagi mata pelajaran bahasa (bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggis) dan atau pelajaran lain yang sesuai.

Siswa terkadang telah mengenal bahkan mungkin sudah hafal dengan salah satu atau beberapa dongeng. Sebut saja misalnya, dongeng Malin Kundang. Hampir semua siswa telah mengenal dongeng yang bersifat legenda tersebut. Siswa akan sangat memahami, dari dongeng tersebut dapat dipetik sebuah pesan moral bahwa barang siapa yang berani kepada orang tua akan menjadi anak durhaka. Dan pada gilirannya akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh lagi misalnya, cerita rakyat Bawang Merah Bawang Putih. Mungkin sebagian besar siswa telah mengenal dan mengerti perihal dongeng tersebut. Dari dongeng Bawang Merah Bawang Putih tersebut dapat diambil pesan moral bahwa kejahatan pada akhirnya akan terkalahkan oleh kelembutan dan kebenaran.

Dalam dongeng lain dari daerah Banyuwangi misalnya, di sana terkandung pesan moral yang besar bahwa siapa yang berbuat baik atau buruk akan terlihat di kemudian hari atau kalau dalam istilah Jawa becik ketitik, ala ketara.

Pesan moral mengenai nilai-nilai budi pekerti yang disampaikan dalam dongeng tersebut tentu akan dapat bermanfaat bagi sikap, perilaku dan perkembangan siswa. Oleh karena itu dongeng dapat dijadikan sebuah sarana pembelajaran moral dari mulai  Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sampai Sekolah Lanjutan. Tentu saja penyajian dongeng harus diselaraskan dengan usia siswa atau tingkatan sekolahnya agar pesan moral yang disampaikan dapat tepat sasaran.

Mengajarkan budi pekerti tidak selamanya harus diterangkan secara gamblang kepada siswa. Di sekolah, pembelajaran dongeng biasanya disajikan dalam pelajaran menyimak (membaca dan mendengarkan), menulis, dan berbicara. Dari situ siswa dapat melakukan eksplorasi kehidupan, berimajinasi, dan berkreasi. Nilai-nilai budi pekerti yang ada pada dongeng, akan terus dibawa siswa dalam kegiatannya dalam mengeksplorasi kehidupan, berimajinasi, dan berkreasi tersebut.

Nilai budi pekerti yang tertanam dalam kegiatan tersebut akan menghasilkan keputusan-keputusan siswa dalam rangka menemukan nilai-nilai kebenaran. Siswa akan membuat keputusan bahwa nilai-nilai buruk akan membuahkan mala petaka di kemudian hari, sebaliknya nilai-nilai kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Sebagai contoh, misalnya dalam pelajaran bahasa Jawa, dalam sebuah kegiatan pembelajaran, siswa mendapat tugas untuk menulis dongeng. Dongeng yang ditulis dapat berupa dongeng yang telah dikenal siswa, atau siswa juga dapat menulis dongeng menurut imajinasinya. Dalam proses menulis dongeng tersebut, akan terjadi proses pemikiran dan pengambilan keputusan. Siapapun yang ditokohkan oleh siswa dalam dongeng yang ditulisnya, siswa akan mengetahui bahwa tokoh jahat pada akhirnya akan terkalahkan oleh tokoh yang baik, atau anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa, atau keputusan-keputusan lain yang mencerminkan pilihan sikap siswa yang logis sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti.

Selama pembelajarannya benar, mustahil siswa akan membuat keputusan-keputusan yang bersifat mengingkari nilai-nilai budi pekerti. Misalnya, sangat tidak mungkin apabila siswa akan mengakhiri cerita dengan keputusan bahwa anak durhaka akan masuk surga, dan sebagainya.

Jelaslah bahwa, pengajaran dongeng pada siswa dapat membentuk watak, sikap dan perilaku yang benar. Sehingga dalam mengambil keputusan, pola pikir siswa telah termotivasi oleh nilai-nilai budi pekerti yang diketahuinya. Apabila siswa telah terbiasa berpikir dan bertindak dengan landasan nilai-nilai budi pekerti maka dalam kesehariannya siswa juga akan selalu berusaha mendasarkan sikap dan perilakunya itu pada nilai-nilai budi pekerti yang telah dimilikinya.

***

Iklan

Arah Pembelajaran Bahasa Jawa, Kemana? Maret 4, 2010

Posted by nurwahyudi7 in ARTIKEL.
Tags: , , ,
add a comment

Banyak rumor negatif berkenaan dengan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah. Simak saja beberapa pandangan dari sekelompok orang yang mencoba “menyudutkan” keberadaan bahasa Jawa berikut ini :

  • Pertama, menurut mereka, karena hanya pelajaran Muatan Lokal, maka pelajaran bahasa Jawa tidak perlu diajarkan di sekolah dengan alasan globalisasi.
  • Kedua, bahasa Jawa tidak dibutuhkan di dunia kerja. Sehingga secara praktis, bahasa Jawa tidak diperlukan. Maka pembelajaran bahasa Jawa di sekolah menjadi tidak perlu lagi.
  • Ketiga, dalam suasana kebebasan; kesopanan, tata krama, unggah-ungguh, dan budi pekerti yang melekat pada bahasa Jawa tidak diperlukan lagi karena akan mengurangi azas persamaan derajat.
  • Keempat,  pembelajaran bahasa Jawa yang tidak diajar oleh guru fak mata pelajaran bahasa Jawa tidak menjadi persoalan karena tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Sehingga dengan alasan tersebut, banyak sekolah merasa tidak perlu mengangkat guru bahasa Jawa walau di sekolah tersebut tidak memiliki guru bahasa Jawa.
  • Kelima, secara yuridis tidak ada kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, karena dari pemerintah daerah setempat  belum menerbitkan aturan khusus menyoal bahasa Jawa.

Benarkah demikian? Tepatkah pandangan  mereka?
Perlu sikap yang arif untuk menanggapi rumor-rumor negatif tersebut. Banyak tinjauan yang harus dikemukakan guna memberi pemahaman kepada pihak-pihak yang memberikan penilaian negatif terhadap pembelajaran bahasa Jawa. Hal itu perlu dilakukan agar semua pihak dapat mengerti dan memahami akan pentingnya pembelajaran bahasa Jawa di sekolah.
Bila secara praktis, banyak yang memandang bahwa bahasa Jawa tidak perlu diadakan di sekolah atas alasan globalisasi, maka hal ini perlu diklarifikasi lebih mendalam. Kalau kita lihat bagaimana negara-negara maju seperti Jepang, Cina, dan Korea, mampu menembus pasar global dengan tanpa meninggalkan karakter budaya sendiri, maka aset kultur Jawa (yang sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia) ini harus terus dibina dan dikembangkan.
Globalisasi tidak menjadi hambatan untuk menjaga, membina dan mengembangkan kultur adi luhung bahasa Jawa. Ungkapan yang menyatakan, “berpikir global, berwatak dan bertindak lokal” tepat diterapkan. Bahasa Jawa yang memiliki karakter kuat untuk memupuk budi pekerti, etika, unggah-ungguh, dan tata krama, perlu terus dikembangkan guna membentuk pribadi yang beradab ketimuran. Bahkan, mestinya kita dapat menjual aset lokal ini menjadi aset global yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pemikiran dan tindakan yang mengedepankan prinsip globalisasi tidak dapat dicegah. Namun, bersamaan dengan itu, pembentukan watak budaya sendiri perlu terus dibina agar dari sisi moral, orang Jawa khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya, tetap terjaga dari pengaruh-pengaruh budaya barat yang cenderung negatif.
Lantas benarkah, bahwa bahasa Jawa tidak memiliki nilai jual di dunia kerja. Tidak. Justru sebaliknya, pembelajaran bahasa Jawa yang didalamnya melekat etika dan unggah-ungguh, dapat secara praktis diterapkan di dunia kerja. Sebagai contoh, lulusan Sekolah Kejuruan yang bekerja di tempat-tempat layanan umum, membutuhkan keterampilan berbahasa Jawa karena mereka menghadapi pelanggan yang beragam. Pelanggan akan merasa sangat dihormati bila lulusan tadi mumpuni menggunakan bahasa Jawa yang baik disertai sikap dan  etika yang baik pula. Dengan demikian, bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa yang harus dikuasai oleh lulusan Sekolah Kejuruan tadi.
Anggapan lain yang menyatakan bahwa bahasa Jawa tidak sesuai dengan azas persamaan derajat perlu ditinjau lagi. Yang benar adalah bahwa bahasa Jawa mengedepankan penghormatan kepada orang yang memang selayaknya harus dihormati. Seperti misalnya ketika seorang anak berbicara, tentu akan ada bedanya saat dia berbicara dengan teman, dan saat berbicara dengan orang tua. Dari sisi ini adab kesopanan dapat terjaga, nilai penghormatan dapat dibina, dan nilai tata krama tak terhilangkan. Jadi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, menjadi sangat perlu dalam menanamkan sikap dan perilaku yang baik kepada siswa.
Kebijakan Pemerintah
Dalam kaitannya dengan bahasa daerah (yang salah satunya adalah bahasa Jawa), pemerintah pusat telah memberikan payung hukum yang jelas. Amandemen UUD 1945 tahun 2005 pasal 36 telah jelas memberikan keleluasaan bagi bahasa Jawa untuk terus digunakan dan dikembangkan. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0412/U/U1987 tentang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, juga memberi angin segar untuk terus dikembangkannya bahasa Jawa di sekolah. Kongres Bahasa Jawa III di Yogyakarta dan Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang mengamanatkan pada tiga provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) untuk menyelenggarakan Pengajaran bahasa Jawa secara formal dari  Sekolah Dasar sampai tingkat SLTA (SMA/SMK).
Menyikapi amanat kongres tersebut, Gubernur Jawa Timur, telah menerbitkan  SK Gubernur Nomor : 188/KPTS/013/2005 tertanggal 11 Juli 2005 pada Diktum kedua yang berbunyi :”Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dalam Diktum pertama, mulai tahun pelajaran 2005/2006 wajib dilaksanakan oleh jenjang Pendidikan Dasar di propinsi Jawa timur, baik sekolah Negeri maupun swasta”.
Keputusan Gubernur tersebut memang belum sepenuhnya memenuhi amanat Kongres, karena baru menyentuh pada tingkatan Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Namun mestinya, dengan Surat Keputusan tersebut, sekolah di jenjang Pendidikan Dasar sudah harus menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Jawa. Kenyataannya, di lapangan banyak kita jumpai beberapa sekolah yang enggan menyelenggarakan Pembelajaran Bahasa Jawa dengan alasan bahwa keputusan gubernur tersebut tidak bersifat mengikat, karena secara yuridis, sekolah berada di bawah Pemerintah Kabupaten. Lantas apakah di era sekarang ini SK gubernur sudah tidak memiliki kekuatan apapun di tingkat Pemerintah Kabupaten?
Dari kebijakan pemerintah tersebut jelas, bahwa secara yuridis, aturan main penyelenggaraan pembelajaran bahasa Jawa telah jelas dan tidak perlu dijelaskan lagi. Bahkan kalau kita lihat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pembelajaran bahasa Jawa telah diselenggarakan mulai dari sekolah dasar sampai tingkat SLTA. Sungguh ironis apabila di Jawa Timur, Pembelajaran Bahasa Jawa masih menjadi perdebatan kosong.
Di sisi lain, pembelajaran bahasa Jawa banyak diajarkan oleh guru yang bukan guru bahasa Jawa. Bahasa Jawa diajar oleh guru Matematika, guru  olah raga, atau guru apa saja yang jam mengajarnya sedikit. Apakah yang demikian ini tidak akan menambah terpuruknya pembelajaran bahasa Jawa? Kiranya pertanyaan itu tidak perlu diJawab. Bahkan kita dapat menanyakan lagi, bagaimana seandainya pelajaran matematika, olah raga atau pelajaran lain diajar oleh guru bahasa Jawa? Tentu Jawabnya akan sama dengan pertanyaan pertama.
Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang telah memberi keleluasan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, perlu dibarengi dengan pengangkatan guru bahasa Jawa di sekolah. Sebagai contoh data, di Kabupaten Ngawi yang memiliki 50 SMP (tidak termasuk MTsN/MTs/SMP swasta) dengan jumlah siswa lebih dari 25 ribu siswa, hanya memiliki sekitar 15 guru bahasa Jawa saja. Dari data tersebut, kita tidak bisa membantah bila akhirnya pembelajaran di sekolah-sekolah menjadi kurang profesional. Banyak siswa yang merasa kesulitan belajar, karena diawali dari guru yang mengajarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengajar mata pelajaran bahasa Jawa.
Dalam hal ini, pemerintah kabupaten, dengan berpayung pada amanat Kongres Bahasa Jawa III dan IV, serta SK Gubernur nomor :188/KPTS/013/2005, perlu membuat kebijakan-kebijakan yang memihak pada kepentingan bahasa Jawa. Antara lain dengan segera menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur wajibnya pembelajaran bahasa Jawa di sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai SLTA, mengangkat guru bahasa Jawa sesuai kebutuhan yang diperlukan, dan menetapkan arah pembelajaran bahasa Jawa untuk memperkuat posisinya dalam rangka membina kultur kesopanan,  budi pekerti, unggah-ungguh  dan tata krama.
***

SUGENG RAWUH Februari 27, 2010

Posted by nurwahyudi7 in Uncategorized.
1 comment so far

Katur para dwija, para siswa, lan para pandhemen Basa Jawa, mangga sami anyengkuyung murih Basa Jawa tansah adi luhung lestantun salaminya. Klik dhateng ngriki, ok